 |
| Pendidikan dan Politik |
Tahun 2018 ini disebut-sebut sebagai tahun politik. Seratus lebih gelaran pilkada akan diselenggarakan pada tahun iini dan tahun depan, 2019, akan ada perhelatan pileg dan pilpres. Satu hal yang bisa dipastikan pada moment ini adalah meningkatnya suhu politik.
Politik Indonesia akan memanas seturut dengan adanya pemilu, sebab dalam kontestasi politik ternyata segala cara dilakukan, setidaknya dari pengalaman yang sudah-sudah, guna mencapai tujuan, yakni meraih dan atau menduduki kekuasaan dan jabatan politik.
Banyak kalangan khawatir karena kontestasi tadi masyarakat Indonesia kemudian akan terbelah, mengalami disharmoni, dan mengoyak persatuan dan kesatuan. Maka dalam konteks ini mari kita makanai statement Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia akan bubar pada 2030, sebagai bagian dari peringatan dini, early warning, atas fenomena keterbelahan publik yang demikian kasat mata sejak pilkada DKI.
Memang dari Prabowo kita tahu pernyataannya didasarkan pada novel fiksi an sich. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan bubar tahun 2030. Prabowo mengutip pandangan buku fiksi karya ahli strategi Amerika, Peter Warren Singer, berjudul "Ghost Fleet". Namun, sekali lagi, karenan pernyataannya publik dapat disadarkan bahwa potensi itu ada manakala konflik tidak bisa dikelola dengan cerdas dan baik.
Pendidikan Politik
Dalam alam demokrasi dengan pendidikan politiknya yang masih rendah, demokrasi publik mudah sekali untuk dibajak serta digiring oleh opini hoax sekalipun. Dan karena itu, kita butuh upaya sungguh-sungguh agar masyarakat Indonesia memiliki tingkat kecerdasan politik tertentu supaya bisa menjelma sebagai pemilih rasional yang didasarkan etik politik mumpuni. . Ia sanggup untuk menolak segala bentuk money politik dan pada saat bersamaan mampu memilih kandidat terbaik dari paslon yang tersedia.
Pertanyaannya kemudian, apa yang bisa diupayakan untuk melahirkan para pemilih rasional dalam jagat pokitik nasional sehingga ritual lima tahunan itu dapat berjalan mulus dan kalau pun ada konflik tidak begitu signifikant?
Pendidikan politik tugas utamanya ada pada negara. Lantas, siapa itu negara? Negara dalam konsepsi trias politika sebagaimana yang kita anut terdapat tiga bagian, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga organ negara ini, bila mau kita sederhanakan, bisa disebut sebagai pemerintah dan yang diluar darinya adalah masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab, bukan sekedar tanggungjawab moral melainkan juga tanggungjawab konstitusinal, untuk melakukannya, termasuk memberikanpendidikan politik kepada masyarakat luas. Ketika tanggungjawab moral dan konstitusinal ini tidak bisa dipenuhi maka sesungguhnya tengah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi dan ada konsekuensi hukumnya.
Pemerintah ada karena adanya trust dari masyarakat. Pada saat pemerintah kehilangan trust secara nyata ia akan jatuh atau dijatuhkan oleh kekuatan civil sociaty.
Penulis berkharap, pemerintah dapat secara maksimal melakukan tugas dan fungsi utamanya bersama-sama kekuatan civil sociaty lainnya dalam melayani dan mensejahtrakan, memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan warga negara, dan tak kalah seriusnya menghadirkan rasa aman dan tentram.
Semoga tahun politik ini bisa dilalui dengan aman dan damai!
